Translate

Showing posts with label ARSIP. Show all posts
Showing posts with label ARSIP. Show all posts

Wednesday, December 24, 2014

Sejarah Demokrasi di Dunia dan di Indonesia



Sejarah Perkembangan Demokrasi
Pada awalnya pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa azas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.
Sistem demokrasi yang terdapat di Negara kota (city state) Yunani Kuno sekitar abad ke-6 sampai abad ke 3 SM merupakan demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh eluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi di Yunani dapat diselengarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (Negara terdiri dari kota dan  daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam Negara-kota). Lagipula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam Negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy).
            Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat waktu bangsa Romawi yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku-bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur social yang feodal (hubungan antara vassal dan lord) yang kehidupan social dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting yaitu Magna Charta (Piagam Besar) (1215). Magna Charta merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris dimana untuk pertama kali seorang raja berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjaminn beberapa hak dan privilages dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feudal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.
            Sebelum Abad Pertengahan berakhir dan di Eropa pada permulaan abad ke-16 muncul Negara-negara nasional (national state) dalam bentuk yang modern maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan social dan kultural yang mempersiapkanjalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan disir dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini ialah Renaissance (1350-1600) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia dan Reformasi (1500-1650)yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti Jerman, Swiss dan sebagainya.
Baca Full Filenya  Klik di sini 

Radikalisme dan Pengertiannya



Pengertian Radikalisme
Istilah radikalisme berasal dari bahasa latin radix, yang artinya akar, pangkal dan bagian bawah, atau bisa juga secara menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Sedangkan secara terminologi Radikalisme adalah aliran atau faham yang radikal terhadap tatanan politik; paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara secara keras.1
Radikalisme dalam beragama telah menjadi sebuah mainstream isu global yang mengganggu Barat sebagian umat Islam yang Westernized-mindset. Untuk mengatasi radikalisme dan kaum radikalis itu, Barat dan sekutunya mengumandangkan perang terhadap radikalisme dan kaum radikalis untuk melenyapkan mereka dari sisi dunia. Berbagai upaya tipu daya dan makar dilakukan untuk melenyapkan radikalisme dan kaum radikalis. Mulai dari upaya dan tipu daya yang paling halus sampai yang paling biadab. Dengan lenyapnya radikalisme dan kaum radikalis kata mereka maka akan terwujudlah kedamaian dan keamanan dunia.
Radikalisme merupakan persoalan kompleksitas yang tidak berdiri sendiri. Hampir seluruhnya memiliki pendasaran sangat politis dan ideologis. Layaknya sebuah ideologi yang terus mengikat, radikalisme menempuh jalur agama untuk dapat membenarkan segala tindakan anarki. Radikalisme keagamaan sebenarnya fenomena yang biasa muncul dalam agama apa saja. Radikalisme sangat berkaitan erat dengan fundamentalisme, yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme merupakan semacam Ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Biasanya fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali kepada agama tadi dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat. Ideologi dasar radikalime untuk mewujudkan kerdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan padangan mereka sendiri. Tujuan inilah yang membuat kelompok radikalis berani melakukan aksi-aksi mereka di mana mana. Sehingga terkadang masyarakat yang bukan kelompok radikalis merasa bahwa mereka diancam oleh kelompok tersebut.

Saturday, November 1, 2014

Visi dan Misi Jokowi - Jusuf Kalla

Visi dan Misi Jokowi - Jusuf Kalla
Klik gambarnya !
 
Ayo berpartisipasi dalam survei Indonesia INDONESIA SURVEI

http://www.4shared.com/office/HHNpTxLUce/VISI_MISI_Jokowi-JK.html

Strategi, Kebijakan dan Program Ketahanan Energi dan Kedaulatan Energi (Energy Security) Indonesia Berdasarkan Pengelolaan Energi Nasional (PEN) 2006-2025

Strategi, Kebijakan dan Program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai Ketahanan Energi dan Kedaulatan Energi menurut PEN 2006-2025 .
Klik gambarnya 


Ayo berpartisipasi dalam survei Indonesia INDONESIA SURVEI

http://www.4shared.com/office/4UX5W9Fpba/Blueprint_PEN_tgl__10_Nop_2007.html

BLUEPRINT PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL 2006 - 2025 Sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006

Blueprint merupakan kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
Berikut merupakan Blueprint Pengelolaan Energi Nasional (PEN) Tahun 2006 - 2025
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006
Klik gambarnya

Ayo berpartisipasi dalam survei Indonesia INDONESIA SURVEI


http://www.4shared.com/office/4UX5W9Fpba/Blueprint_PEN_tgl__10_Nop_2007.html