Gerakan "Aksi Koin untuk Tony Abbot"

Pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott Memunculkan  "Aksi Koin untuk Abbott"

Dikutip dari BBC Indonesia.

Pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott yang dianggap mengkaitkan bantuan Australia dalam bencana tsunami di Aceh 2004 dengan persoalan hukuman mati di Indonesia, terus menuai protes di Indonesia.

  Pic. Tony Abbott

Sementara, warga Australia secara umum masih mempertanyakan sikap Indonesia yang akan menghukum mati dua warga Australia, walaupun mereka tidak setuju dengan pernyataan Tony Abbott tersebut.

Di Jakarta, hari Minggu (22/02) kemarin, aksi simbolis berupa pengumpulan koin untuk diberikan kepada pemerintah Australia digelar oleh sekelompok orang di sela-sela acara car free day di bundaran Hotel Indonesia.

 

"Karena hitungan kita, kalau 100 juta warga Indonesia menyumbang 10 koin uang saja, itu satu Triliun. Kita bisa kembalikan kepada mereka (Australia)," kata Andi Sinulingga, pimpinan aksi protes 'Koin untuk Australia'.

Sebelumnya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Aceh menggelar aksi pengumpulan koin sebagai protes atas pernyataan Abbott tersebut, sejak Sabtu (21/02) lalu.

Pernyataan PM Australia Tony Abbott kemudian dikoreksi oleh pejabat Australia lainnya yang menyebutnya sebagai "kesalahan."

Aksi protes berupa pengumpulan uang koin ini juga marak di media sosial yang ditandai kehadiran ribuan tagar #CoinForAustralia dan juga #KoinUntukAustralia.

Sikap warga Australia

Sementara, masyarakat Australia secara umum masih mempertanyakan sikap Indonesia yang masih mempraktekkan hukuman mati, termasuk yang akan dialami oleh dua warga Australia.

Sejauh ini, otoritas hukum Indonesia mengatakan, mereka akan tetap mengeksekusi mati dua warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dalam kasus penyelundupan narkoba, selain beberapa warga Indonesia serta warga negara lainnya.

"Sikap kebanyakan orang Australia merasa tidak boleh ada hukuman mati," kata pengamat masalah Asia Tenggara dan Asia Pasifik dari Universitas Nasional Australian National University, James Fox, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Minggu (22/02) petang, melalui sambungan telepon.

Myuran Sukumaran (kanan) dan Andrew Chan (kiri) menunggu eksekusi mati yang bakal dijalankan pemerintah Indonesia.

James Fox menganalisa, perselisihan soal hukuman mati ini akan menganggu hubungan dua negara dalam jangka pendek, karena Australia-Indonesia bersikukuh mempertahankan "prinsipnya masing-masing" dalam soal hukuman mati.

Namun demikian, menurutnya, masyarakat Australia cenderung tidak setuju dengan pernyataan Perdana menteri Tony Abbott yang mengingatkan lagi soal bantuan Australia dalam bencana tsunami Aceh 2004.

Pernyataan Abbott dikoreksi

Lagipula, demikian James, pernyataan Tony Abbott tersebut kemudian dikoreksi dan diluruskan oleh seorang pejabat pemerintah Australia lainnya.

"Dia (Abbott) mungkin bicara salah dan dianggap salah oleh pemerintah Australia," kata James Fox.

Warga Australia tetap menuntut Indonesia membatalkan hukuman mati, namun mereka tidak setuju dengan pernyataan PM Tony Abbott.

Pelaksanaan dan rencana hukuman mati terhadap warga asing terkait kasus penyelundupan narkoba, sebelumnya telah diprotes oleh pemerintah Brasil dengan menolak menerima dubes Indonesia untuk Brasil.

Indonesia kemudian membalasnya dengan menarik pulang duta besarnya dan memanggil duta besar Brasil untuk Indonesia sebagai bentuk protes atas sikap terbaru pemerintah Brasil tersebut.

Warga Brasil Marco Archer dihukum mati pada tanggal 17 Januari setelah dihukum bersalah melakukan perdagangan narkoba. Warga Brasil lainnya, Rodrigo Gularte, dijadwalkan dieksekusi dalam waktu dekat.

Dalam media okezone.com menulis judul "Tony Abbott Tak Beradab", berikut kutipannya

Gerakan aksi kumpul koin untuk Australia terus berlangsung di Indonesia sebagai bentuk kecaman terhadap Perdana Menteri Tony Abbott yang mengungkit bantuan untuk korban tsunami Aceh 2004 dengan hukuman mati dua terpidana kasus narkoba Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, cara membatalkan eksekusi mati dua orang negeri Kangguru itu dikaitkan dengan bantuan tsunami di Aceh tidak dapat ditoleransi.

"Mereka (Australia) mengkaitkan bantuan mereka terhadap korban tsunami amatlah tidak dapat ditoleransi. Ada banyak prinsip-prinsip yang terlanggar, mengungkit bantuan atas korban bencana adalah sifat tak beradab," tegas Ray saat berbincang dengan Okezone, Senin (23/2/2015).

"Saya tak paham Perdana Menteri dari sebuah negeri yang merasa dirinya sebagai negara beradab dapat menjadikan bantuan-bantuan kemanusiaan mereka untuk meneror satu kebijakan dalam satu negeri berdaulat," sambungnya.

Namun, kata dia, peryataan Tony Abbott memberikan sebuah hikmah yakni agar Indonesia harus benar-benar dapat mandiri dari segala hal.