Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Partai Buruh di Australia semasa periode Whitlem, Hawke & Keating dalam Politik Luar Negeri Australia.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Partai Buruh di Australia semasa periode Whitlem, Hawke & Keating dalam Politik Luar Negeri Australia.

Pemerintahan Gough Whitlam

Gough Whitlam menjabat sebagai Perdana Menteri Australia ke-21. Whitlam menjabat sebagai Perdana Menteri Australia mulai dari tanggal 5 Desember 1972 – 11 November 1975. Naiknya Whitlam sebagai Perdana Menteri Australia merupakan angin segar bagi ALP atau Partai Buruh dimana partai ini telah 23 tahun berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Setelah memerintah, Whitlam ingin menjalankan politik luar negeri yang mandiri dan tidak mau menggantungkan diri kepada kekuatan asing. Adanya perubahan di kawasan sekitarnya mendorong Whitlam mendefinisikan kembali politik luar negeri Australia yang berlaku selama itu. Pernyataan tersebut menunjukkan keinginan Whitlam untuk mendefinisikan kembali politik luar negeri Australia dalam arti ingin menjalankan politik luar negeri bebas tidak hanya mengikuti politik luar negeri yang dijalankan sahabat besar Australia yaitu Amerika Serikat tanpa koreksi.

Perdana Menteri Whitlam ingin agar Australia dapat menjalankan politik luar negeri sebagaimana layaknya Australia sebagai sebuah negara yang merdeka. Meskipun mendapat banyak dukungan dari publik Australia, faktor “vakum 23 tahun” Partai Buruh dari posisi pemerintahan menjadikan batu sandungan Partai Buruh karena kurangnya pengalaman di bidang pemerintahan meskipun selama itu mereka terus memantau pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dengan menjadi oposisi. Namun, Whitlam menaikkan secara besar-besaran tentang Program Perbaikan oleh Legislatif (Legislative Reform Program).

Dalam waktu kurang dari 3 tahun, pemerintahan Whitlam mendirikan hubungan diplomasi formal dengan Republik Rakyat Tiongkok.

Kebijakan lainnya yaitu bertanggung jawab terhadap kebutuhan pendidikan tersier dan menghapuskan biaya pendidikan, menghapus sisa-sisa White Australian Policy, memperkenalkan ‘supporting benefit’ bagi orang tua tunggal (single-parent), memperkenalkan Multiculturalism Policy untuk para imigran baru, menaikkan persamaan derajat bagi wanita, menghapus wajib militer, membuat Komite Nasional Penasihat Aborigin (National Aboriginal Consultative Committee) menghapuskan hukuman mati bagi narapidana federal, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan warga pribumi Australia (Indigenous Australia), meningkatkan dana untuk bidang seni, dan lain-lain.

Hal-hal yang telah dibuat selama masa pemerintahan Whitlam tentu saja berlawanan arah dengan visi-misi dari Liberal dimana Liberal lebih condong ke arah pemerintahan persemakmuran dan Partai Buruh yang selalu memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Australia. Perbedaan Liberal dan Partai Buruh yang lain adalah dimana Liberal selalu meninggikan derajat kaum kulit putih dan Partai Buruh selalu memposisikan seluruh derajat warga di Australia adalah setara.

Kebijakan-kebijakan Australia pada pemerintahan Whitlam tahun1972-1975

Whitlam hanya menjabat selama 3 tahun, kebijakan pada pemerintahan Whitlam:

• Penghapusan wajib militer dan menarik pasukannya dari Vietnam Selatan
• Mengkritik kekuasaan kolonial di Afrika oleh Australia
• Mengajukan Perancis ke ICJ atas pengujian bom nuklir di Pasifik Selatan
• Menghapuskan sisa-sisa terakhir dari kebijakan White Australia Policy
• Mengecam misi pengeboman Amerika Serikat ke Vietnam Utara
• Memilih untuk menerima keberadaan pangkalan militer AS di wilayah Australia

Kebijakan luar negeri Australia pada era Whitlam juga memandang Indonesia sebagai Negara yang perlu sebagai mitra dalam hubungan luar negeri. Whitlam mendukung integrasi Timor Timur ke Indonesia. Keinginan Australia untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia pada masa itu membuat Australia tetap mendukung Indonesia. Walaupun setelah peristiwa Balibo media massa dan publik  Australia  menjadi  kritis  terhadap  Indonesia,  namun  Australia  tidak menginginkan adanya isu-isu yang mengganggu hubungan kedua negara. Hal ini disebabkan pada masa itu, Indonesia memiliki pengaruh kuat serta peran penting di kawasan Asia Tenggara. Indonesia saat itu dapat menjadi pintu pembuka bagi hubungan  Australia  dengan  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  bahkan negara-negara Asia lainnya.³ Oleh sebab itu, kebijakan Whitlam ini dipertahankan selama masa pemerintahan koalisi Liberal Malcolm Fraser (1975-1983) dan juga oleh  pemerintahan  Bob  Hawke  dari  Partai  Buruh  (1983-1991) 

Pemerintahan Whitlam juga menginginkan Australia mandiri dan lepas dari pengaruh Amerika Serikat bahkan terkesan anti Amerika Serikat,  hal  ini menyebabkan  Perdana  Menteri  Whitlam  dari  Partai  Buruh  dipecat pada tahun 1975 dan digantikan oleh Fraser dari Partai koalisi Liberal. Sejak saat itulah  penerus-penerus  Whitlam  dari  Partai  Buruh  seperti  Hawke  lebih  berhati-hati  dengan  Amerika Serikat  dan  tetap  membiarkan  pengaruh  Amerika Serikat  ada  dalam  kebijakan  luar  negeri Australia (Bhakti 2001 dan Firth 2005). 

 

³Coldrey 1986 dalam Hamid 1999: 423; Chega, 2005

Pemerintahan Hawke & Keating pada tahun 1983-1996

Pada masa pemerintahan Hawke dan Keating merupakan era perubahan yang dramatis dalam fokus dan tujuan dari AFP. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukann njoleh Hawke dan Keating:

• Globalisasi pasar keuangan Australia
• Membuat DFAT pada tahun 1987
• Mendirikan Kelompok Cairns untuk mengampanyekan reformasi perdagangan global
• Menandatangani Closer Economic Relations (CER) dengan New Zealand
• Membantu menciptakan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC)
• Mendorong dan berfokus ke Asia pada perdagangan dan hubungan regional
• Menegaskan kembali pentingnya aliansi kepada Amerika Serikat terutama setelah New Zealand meninggalkan ANZUS pada tahun 1985
• Penciptaan AUSMIN (Australia-United States Ministerial Consultations)
• Antusias mengirim dua frigat blokade Irak dalam Perang Teluk
• Mempererat ikatan yang kuat dengan Indonesia meskipun bermasalah dengan Timor Timur
• Kebijakan Federal pindah dari integrasi ke multikulturalisme
• Penghapusan Australia Kebijakan Kulit Putih
• Mengakhiri perlakuan istimewa bagi wisatawan Eropa dan Amerika Utara bagian utara dan imigran
• Reformasi Undang-Undang Kependudukan
• Mendorong banyaknya migran
• Pengeluaran UU Diskriminasi Rasial 1975

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Hawke sebagai Perdana Menteri 1983 - 1991

Perubahan ekonomi benar-benar dramatis setelah Pemerintah Buruh Hawke terpilih pada tahun 1983. Hawke mengenalkan " rasionalisme ekonomi ". Tdak ada perubahan yang signifikan dalam hubungan luar negeri Australia di bawah Pemerintah Hawke , yang tetap mempertahankan kebijakan pro-Amerika Serikat, juga tetap melakukan hubungan yang lebih erat dengan Asia. Perubahan yang paling signifikan dari pertengahan tahun 1970-an hingga 1990 yang mempengaruhi karakter masyarakat Australia yaitu perkembangan yang signifikan dalam persamaan ras dan seksual , kepedulian terhadap lingkungan alam Australia (Franklin River di TAS ) dan dalam keragaman etnis dari masyarakat Australia (multikulturalisme). Ironisnya , periode yang sama ini melihat ketimpangan kekayaan dan pendapatan menjadi lebih ekstrim akibat dampak dari kebijakan "rasionalisme ekonomi".  Rasionalisme ekonomi yang dijalankan Hawke:

• Dollar Australia mengalami floating:Pasar dunia akan menentukan nilai mata uang nasional itu sendiri.

• Perbankan dideregulasi: memungkinkan bank untuk menentukkan suku bunga sendiri dan meminjamkan uang tanpa pengawasan pemerintah.

• Beberapa perusahaan pemerintah termasuk Commonwealth Bank diprivatisasi
• pasar saham New York tahun 1987 jatuh & Bond, Skase dan bank-bank negara SA dan VIIC berada dalam kesulitan keuangan yang pelik.
• Ekonomi Australia masuk ke resesi

Hal ini ditunjukkan dengan angka awal pengangguran tahun 1990 di atas 10 %

Solusi Pemerintahan Partai Buruh akibat dampak rasionalisme ekonomi yaitu dengan

meningkatkan tingkat bunga bank untuk mengekang inflasi. Sedangkan kalangan yang paling menderita akibat dampak rasionalisme ekonomi yaitu pemilik rumah,orang-orang bisnis kecil dan petani.

Pada  tahun  1983  di  bawah  pemerintahan  Hawke  dari  Partai  Buruh, Australia  mulai  merubah  kebijakan  keamanannya  dari  “Mencari  keamanan  dari Asia”  menjadi  “Mencari  Keamanan  di  dalam  Asia”.  Hal  ini  didasari  oleh  pemikiran Hawke bahwa masa depan perdagangan luar negeri Australia berada di Asia,  terutama  perdagangan  dengan  negara  Jepang,  Cina  dan  Korea  Selatan.

Perubahan politik luar negeri Australia era pemerintahan Paul Keating

Munculnya Paul Keating bagi Negara Australia telah memberi warna baru dalam kehidupan sejarah Australia. Paul Keating memenangkan Pemilu di Australia tahun 1991 dan menggantikan Bob Hawke menjabat sebagai perdana menteri  Australia.  Paul Keating menjadi perdana menteri sampai tahun 1996, setelah  kalah dari John Howard  dalanr pemilu tanggal 2 Maret 1996. Kondisi ekonomi pada awal pemerintahannya dalam kondisi yang buruk dan merosot sehingga perlu perbaikan-perbaikan. Dengan melihat hal tersebut maka, Keating mulai membuka perekonomiannya untuk mengatasi keadaan ekonomi  dalam  negeri yang semakin hari semakin menurun. Paul Keating menyatakan bahwa Australia telah membuat keputusan untuk mengadakan perdagangan dengan dunia. Ia ingin mengubah perekonomian Australia menjadi perekonomian yang lebih terbuka  (Kompas, 2l April 1992).

Paul Keating juga mengijinkan siapapun boleh mengadakan  investasi  di Australia. Dengan memberikan kebebasan kebijakan investasi asing, kecuali beberapa  sektor yang masih dibatasi misalnya, televisi dan bank. Sedangkan dalam bidang impor Australia dulu mempunyai proteksi atau pembatasan yang tinggi dalam beberapa manufakturing. Semua proteksi ini diturunkan secara bertahap dalam tahun 1988 sampai tahun 1997, sehingga tahun 1997 manufakturing umumnya hanya akan dilindungi proteksi setinggi lima persen saja. Sedangkan  pada sector lain seperti mobil, pakaian, tekstil, dan sepatu juga diturunkan dan tinggal lima belas persen saja.

Paul Keating menguraikan bahwa di tahun 1997 di Australia tidak akan ada lagi pembatasan-pembatasan kuantitatif atau kuota, dan tarif akan turun, di sektor  tekstil dan pakaian jadi tariff dipertahankan pada tingkat 25 persen, sedangkan di sektor yang sama tetapi tidak memerlukan banyak tenaga buruh seperti industri  kendaraan tarifnya diturunkan 25 persen. Dengan demikian maka dalam pemakaian sistem  ekonomi terbuka, maka masa depan perekonomian Australia berorientasi ke luar dalam mengadakan perdagangan dengan irternasional (Merdeka, 21 Aptil 1992). Oleh karena itu berbagai  usaha akan dilakukan  untuk melaksanakan ekonomi terbuka, terutama

terhadap negara-negara tetangga seperti lndonesia yang selama ini masih diabaikan.

Dengan dimulainya Australia mengadakan kontak perdagangan dengan negara  tetangganya hak ini merupakan era baru bagi Australia. Bila dilihat dari tahun 1990 di mana ekspor lndonesia ke Australia baru 522 miliar dollar Australia sementara impornya sudah mencapai 1,36 miliar dollar Australia. Kebanyakan ekspor lndonesia  masih berupa minyak bumi sedangkan impor berupa gandum dan kapas di samping juga minyak bumi. Pertumbuhan ekspor ke Australia lebih cepat dari ekspor Australia ke lndonesia. Maka dari itu, pada tahun 1994 Australia melakukan promosi dagang dan

kebudayaan  (Australia Today lndonesia) yang disingkat ATI ‘94. Hal ini menunjukkan  bahwa Australia tidak hanya berarti negara pantai dan kanguru (Kompas, 24 Febtuati  I 994). Sedangkan  ATI ‘94 diberi  tema "Tetangga Maju Bersama” dan dilaksanakan pada bulan Juni 1994.

Kebijakan ekonomi Paul Keating menyatakan bahwa perekonomian Australia adalah perekonomian  terbuka,  yaitu akan menjalin  hubungan  ekonomi dengan negara negara di seluruh dunia. Hal ini terlihat denqan kunjungan Perdana Menteri Australia, Paul Keating, ke lndonesia, yang menyatakan bahwa lndonesia merupakan kunci yang terpenting bagi Australia jika tetap  ingin berdampingan  dengan Asia" (Suara Pembaharuan, 2l  April 1991). Paul Keating sangat mementingkan  hubungan ekonomi yang baik dengan negara negara Asia, untuk itu hubungan baik dengan lndonesia sangat diperlukan. Orientasi baru politik negara Australia ke Asia memang  telah menjadi satu sisi yang menarik dari pemerintahan Paul Keating. la bahkan telah memulainya sejak menjadi ketua partai Buruh, dan kini politik luar negerinya mendasarkan diri pada pertimbangan keamanan yang mulai memudar realisasi yang ada dengan melihat ekonomi yang ada di Australia sendiri. Beberapa saat lalu Australia  masih menganggap kawasan Asia sebagai  tetangga regionalnya menyimpan  potensi

yang luar biasa. Hal itu disebabkan karena rendahnya tingkat kesejahteraan social ekonomi yang ditempati oleh lonjakan pertumbuhan penduduk yang selalu tinggi,

PENTING UNTUK DIPAHAMI BAHWA PLAGIARISME MERUPAKAN TINDAKAN KRIMINAL!!!

 Di dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. sebagaimana undang-undang yang mengatur tersebut plagiat merupakan tindakan pidana .  dibawah ini jelas sekali undang-undang yang mengaturnya

Pasal 72 ayat (1) :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.